Pilkada, Islam dan Kepemimpinan

Tidak lama lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal digelar. Pemerintah telah menetapkan hari pelaksanaan Pilkada pada 5 Juli 2018 sebagai hari libur nasional. Itu artinya, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginan mereka.

Namun, seringkali setiap akan menghadapi pemilu, masyarakat kita sering dibuat bingung dalam menentukan siapa pemimpin yang layak mereka pilih. Sehingga, tidak sedikit di antara mereka yang memilih untuk golput. Banyak alasan yang terungkap, salah satunya selain kredibilitas dan kualitas calon pemimpin yang meragukan, masyarakat juga banyak dikecewakan dengan janji-janji palsu bakal calon pemimpin pada saat kampanye.

Lalu, bagaimana dengan sikap kita, apa yang semestinya kita lakukan? Siapakah sosok pemimpin yang layak kita pilih untuk kemudian kita perjuangkan bersama? Tentunya sebagai Muslim sejati, semua pilihan itu akan kita ukur sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Agar persoalan ini lebih mudah kita pahami, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa fungsi dan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, kemudian bagaimana syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang sehingga ia layak untuk diangkat menjadi pemimpin.

Urgensi Kepemimpinan dan Tujuan Pengangkatannya
Bagi umat Islam, mengangkat pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Keberadaannya memiliki peran yang cukup fundamental dalam kehidupan umat. Syariat Islam tidak akan tegak secara kaffah kecuali di bawah perlindungan sebuah kepemimpinan. Karena dalam Islam, kita tidak hanya diperintahkan shalat, puasa, sedekah dan sebagainya yang bisa dilakukan secara individual.

Lebih daripada itu, Islam juga menuntut kita untuk mengamalkan perintah-perintah lain secara kaffah. Misalnya perintah untuk menegakkan zakat, haji, amar ma’ruf nahi munkar, jihad penegakkan hudud, qishash dan lain sebagainya. Semua syariat tersebut tentu tidak mungkin diwujudkan dengan sempurna kecuali dilakukan secara berjamaah dan diarahkan oleh seorang pemimpin.

“Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib dikerjakan.”

Karena besarnya nilai urgensitas seorang pemimpin, Rasulullah SAW selalu memerintahkan umatnya untuk senantiasa berada dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan ketika safar sekalipun, jika jumlahnya lebih dari tiga orang, beliau menganjurkan untuk mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Sebagaimana beliau SAW bersabda:
“Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.”(HR Abu Dawud)
Tingginya nilai kewajiban tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari besarnya amanah dan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri. Dalam Islam, para ulama sepakat bahwa tujuan kepemimpinan secara umum ada dua, pertama: Hifdhuddiin (menjaga eksitensi agama), kedua: Siyasatuddunya Bihi (mengatur dunia dengan agama).

Kesimpulan tersebut disebutkan oleh imam Al-Mawardi dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah, ia berkata, “Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.” (Al-Ahkamus Sulthaniyah, 1/3).

Syarat Menjadi Seorang Pemimpin
Besarnya tanggungjawab seorang pemimpin, menyebabkan para ulama menetapkan syarat yang cukup ketat dalam pengangkatan seseorang menjadi pemimpin. Siapapun yang bisa memenuhi syarat tersebut, maka ia layak untuk dilantik. Demikian juga sebaliknya, ketika syarat tersebut hilang dari dirinya. maka kepemimpinannya harus dilengserkan.

Agar tujuan kepemimpinan tersebut bisa terwujud, maka syarat pertama yang mutlak harus dimiliki adalah Islam. Pemimpin tidak boleh dari selain Muslim, karena tidak mungkin seseorang bisa mewujudkan tujuan kepemimpinan kecuali ia beragama Islam. Sehingga, para ulama sepakat tentang keharaman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Dan jika seandainya seorang pemimpin murtad (keluar dari Islam) di tengah masa pemerintahannya, maka dia wajib digulingkan.

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali [pemimpin] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa kalian)?” (An-Nisa’: 144)

Berikutnya selain harus Muslim, para ulama juga menetapkkan syarat-syarat lain yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Dalam kitab Ahkamus Sulthaniyah, Imam Al-Mawardi menyebutkan, di antara syarat tersebut ialah: Baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, memiliki ilmu dalam mengatur pemerintahan, Al-‘Adalah (tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan hal-hal yang mubah yang mengurangi harga diri), memiliki kapabiilitas mental, yaitu memiliki keberanian dalam menegakkan syariat Islam, serta tidak memiliki cacat fisik. (Al-Mawardi, Ahkamus Sulthaniyah, hal 5 dan Ad-Dumaiji, Imamah Udhma, 233/265).

Semua ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tersebut tidak lain agar tujuan kepemimpinan di dalam Islam dapat terwujudkan dengan sempurna. Yaitu menjaga kemurnian agama dan mengatur pemerintahan dengan syariat Islam.

Sehingga untuk menentukan siapakah pemimpin yang layak diangkat, kita tidak cukup hanya melihat status muslim atau tidaknya orang tersebut. Lebih daripada itu, kita juga harus tahu tentang kredibilitasnya, kemampuan ilmunya, keberaniannya dalam menegakkan syariat, serta syarat-syarat lainnya. Bahkan, sebagian ulama ada yang mensyaratkan seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam menyimpulkan sebuah hukum. Wallahu ‘alam bis shawab!

Referensi: Fahrudin, Editor : Ishaq

Leave a Reply